pena-pagi-nusantara.my.id opini |
Bayangkan sebuah skenario di masa depan, tiga atau empat dekade dari sekarang. Rombongan anak-anak berdarmawisata mengunjungi sebuah bangunan bertingkat tiga yang cat temboknya mulai memudar. Di depan gerbangnya terpasang plakat perunggu bertuliskan: “Cagar Budaya Nasional: Eks-Gedung Sekolah Menengah.”
Seorang pemandu wisata berdiri di hadapan para siswa kecil itu, menjelaskan dengan nada datar namun sarat makna.
Baca juga: Kapolda Bali Hadiri Gelar Agung Pecalang Bali Tahun 2026
“Di tempat inilah dahulu manusia berkumpul untuk melakukan sesuatu yang disebut proses belajar-mengajar. Di depan ruangan itu berdiri sosok yang disebut guru.”
Seorang anak mengangkat tangan dengan polos.
“Lalu ke mana para guru itu pergi?”
Pemandu wisata itu tersenyum getir.
“Mereka tidak pergi karena perang atau bencana alam. Mereka pergi karena tidak ada yang bisa bertahan hidup dengan upah tiga ratus ribu rupiah sebulan.”
Baca juga: Wakapolda Bali Hadiri Konferensi Pers Pengungkapan Clandestine Lab Narkotika
Sekilas gambaran tersebut terdengar seperti cerita fiksi atau distopia yang terlalu berlebihan. Namun jika menengok realitas hari ini, bayangan itu perlahan tidak lagi terasa mustahil. Di tengah gencarnya pembangunan gedung sekolah baru, program pendidikan modern, serta wacana kurikulum kelas dunia, ada satu fondasi utama yang justru terus diabaikan: kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Idealisme yang Terkikis Harga Sembako
Angka Rp300.000 per bulan bukan sekadar kecil, tetapi merupakan tamparan keras bagi akal sehat. Di era ketika harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok terus meningkat, angka tersebut bahkan sering tidak cukup untuk menutup biaya transportasi seorang guru menuju sekolah selama sebulan penuh.
Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan seakan bertahan dengan “subsidi tersembunyi” dari dedikasi para guru honorer. Mereka rela mengajar dengan bayaran minim demi idealisme dan harapan melihat anak-anak bangsa menjadi lebih berpendidikan.
Sayangnya, slogan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” sering kali disalahartikan secara tragis menjadi “Pekerja Tanpa Tanda Sejahtera.”
Padahal, idealisme tidak bisa ditukar dengan sembako. Keikhlasan tidak bisa digunakan untuk membayar kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak sendiri, atau membeli obat ketika orang tua mereka sakit.
Eksodus ke Sektor Bertahan Hidup
Cepat atau lambat, batas kesabaran itu akan tiba. Para guru yang dahulu berdiri di depan kelas dengan spidol di tangan, perlahan mulai meninggalkan ruang kelasnya.
Bukan karena mereka tidak mencintai profesinya, tetapi karena insting dasar manusia untuk bertahan hidup tidak bisa diabaikan.
Sebagian mulai beralih profesi menjadi pengemudi ojek online, bekerja di minimarket, berdagang kecil-kecilan, atau menjadi buruh pabrik yang setidaknya memberikan kepastian upah sesuai standar minimum.
Ketika satu per satu guru pergi, dan generasi muda mulai enggan memilih profesi guru karena masa depan yang tidak menjanjikan, maka sekolah-sekolah perlahan akan kehilangan jiwanya.
Infrastruktur Fisik Tanpa Roh
Pemerintah mungkin dapat terus membangun gedung sekolah baru dengan fasilitas modern—ruang kelas ber-AC, proyektor digital, laboratorium canggih, hingga kurikulum berstandar internasional.
Namun semua itu hanyalah susunan bata, semen, dan perangkat teknologi tanpa kehadiran guru.
Gedung sekolah tanpa guru hanyalah bangunan kosong. Kurikulum secanggih apa pun hanya akan menjadi dokumen tanpa makna jika tidak ada pendidik yang membimbing, menjelaskan, dan menanamkan nilai-nilainya kepada murid.
Jika tren pengabaian kesejahteraan guru ini terus berlanjut, maka sekolah-sekolah suatu hari bisa benar-benar kehilangan kehidupan di dalamnya. Ruang kelas menjadi sunyi, bangku berdebu, dan papan tulis hanya menyimpan sisa-sisa tulisan masa lalu.
Pada saat itulah, gedung sekolah mungkin hanya akan tersisa sebagai bangunan bersejarah—diubah menjadi cagar budaya yang berdiri sebagai saksi bisu.
Sebuah monumen peringatan bahwa sebuah peradaban pernah gagal menjaga masa depannya, karena terlalu pelit menghargai orang-orang yang bertugas membangun generasi berikutnya.
Sebelum plakat “Cagar Budaya” itu benar-benar dipasang di gerbang sekolah-sekolah kita, sudah saatnya negara dan masyarakat berhenti meromantisasi penderitaan guru.
Kesejahteraan guru bukanlah beban anggaran, melainkan investasi paling mendasar bagi masa depan bangsa.
Karena bangsa yang cerdas tidak pernah lahir dari perut guru yang lapar.
Wonosobo 8 Maret 2026
Penulis: Rohadi
